Pemerintah Pusat Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumut, Bupati Paluta Hadiri Rakor Nasional
Medan — Pemerintah Indonesia melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Saat ini, lima kabupaten/kota menjadi prioritas penanganan, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi Pascabencana, Tito Karnavian, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).
“Yang terdampak perlu mendapat perhatian serius. Ini ada berbagai persoalan, mulai dari kerusakan jalan, lumpur, sawah, sekolah, dan fasilitas lainnya,” ujar Tito.
Tito menegaskan pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan kebijakan strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana.
“Kita kerahkan upaya normalisasi, terutama sungai yang terdampak sedimentasi DAS. Normalisasi sungai menjadi prioritas utama, termasuk penanganan lumpur di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga,” jelas Tito yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri RI.
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si turut mengikuti rakor tersebut, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Padang Lawas Utara, Hendrik Gunawan.
Menanggapi arahan pemerintah pusat, Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mendukung penuh langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara. kehadiran kepala daerah dalam rakor tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap melalui rakor ini, kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi warga di daerah terdampak,”tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mendorong para kepala daerah agar segera melakukan percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk rumah rusak ringan akan dibantu Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Ini agar masyarakat bisa segera keluar dari tenda dan memiliki dana awal untuk melakukan pembersihan dan perbaikan,” kata Tito.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan sebagian dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) bagi warga terdampak bencana di Sumut.
“Dana tunggu hunian ini diberikan kepada warga dengan rumah rusak berat yang memilih tinggal sementara di rumah sanak saudara. Besarannya Rp600 ribu per KK selama tiga bulan, yakni Desember, Januari, dan Februari. Sebagian sudah dibayarkan dan sisanya masih dalam proses pengajuan pemerintah daerah,” jelas Suharyanto.
Ia juga memaparkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan sebanyak 802 unit.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.(DsP)
